Welcome to My Blog

April 29, 2011

Peraturan Perundang - undangan Negara Republik Indonesia


BAB I
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Setiap Negara, baik Negara itu besar maupun kecil pasti mempunyai system administrasi negaranya sendiri yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing – masing Negara tersebut.
Peraturan  perundang – undangan Negara Indonesia sebagai penjabaran dari nilai – nilai Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 merupakan piranti dalam rangka pencapaian cita – cita dan tujuan nasional. Oleh karena itu landasan Peraturan Perundang – undangan Negara Indonesia adalah Pancasila sebagai landasan idil, Undang – Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.




BAB II
PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN NASIONAL

2.1 Arti Perundang – Undangan Negara Republik Indonesia

Undang – undang adalah ketentuan – ketentuan yang disusun oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh DPR dan unsur – unsur  terkait, aturan – aturan yang dibuat penguasa untuk dipatuhi masyarakat dan hukum.

Undang – undang 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu Negara mengatasi segala paham, golongan, kelompok dan perseorangan serta menghendaki persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek dan dimensi kehidupan nasional.

Undang – undang merupakan bentuk peraturan yang merupakan peraturan pelaksana dari UUD 1945, bentuk peraturan lain yang juga merupakan sumber hokum yang sederajat dengan undang – undang adalah peraturan pemerintah pengganti undang – undang (perpu). Sebenarnya dari nama dan badan yang menetapkannya, tingkat perpu ini berada di bawah UU. Tetapi bentuk peraturan ini dimaksud sebagai pengganti UU, maka derajatnya sama dengan UU.

2.2 Prinsip Peraturan Perundang – undangan
    
     Peraturan perundang – undangan mempunyai prinsip – prinsip sebagai berikut.
a)    Dasar hokum peraturan perundang – undangan selalu peraturan perundang – undangan.
b)    Hanya peraturan perundang – undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis.
c)    Peraturan perundang – undangan yang masih berlaku dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang – undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi.
d)   Peraturan perundang – undangan baru mengesampingkan peraturan perundang – undangan yang lama (lex posterior legi priori).
e)    Peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi mengesampingkan perundang – undangan yang lebih rendah (lex superior derogate legi inferior).
f)     Peraturan perundang – undangan yang bersifat khusus mengesampingkan perundang – undangan yang bersifat umum (lex specialis derogate legi generali).
g)    Setiap jenis peraturan perundang – undangan materinya berbeda.



2.3 Tata Urutan Peraturan Perundang – undangan Negara Republik Indonesia

Jika ditinjau dari tingkatannya, ada dua tingkat perundang – undangan yaitu :
1.      Peraturan perundangan tingkat pusat
MPRS tahun 1966 menetapkan tata urutan peraturan perundang – undangan di Indonesia yang tertuang dalam ketetapan MPRS No XX/MPRS/1966. Tata ururtan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :
a.      UUD 1945
UUD 1945 adalah hokum dasar Negara kita. Karena UUD 1945 merupakan aturan tertinggi, maka tidak boleh ada aturan di bawahnya yang bertentangan dengan UUD 1945. Sekarang UUD 1945 telah mengalami perubahan pasal – pasal. UUD 1945 itu disesuaikan dnegan dinamika dan kebutuhan Negara RI. Mengubah isi pasal atau ayat adalah hal yang wajar, karena kehidupan berbangsa dan bernegara terus berkembang. Yang tidak boleh diubah dalam Pembukaan UUD 1945, sebab Pembukaan UUD 1945 merupakan kaidah Negara yang fundamental. Mengubah Pembukaan UUD 1945 berarti membubarkan Negara kesatuan RI.
b.      Ketetapan MPR
Ketetapan MPR adalah keputusan yang diambil dalam siding MPR. Ketetapan MPR memuat ketentuan – ketentuan secara garis besar, sehingga mudah dilaksanakan. Ketetapan MPR adalah salah satu keputusan MPR, sedangkan putusan MPR yang lain disebut keputusan MPR. Ketetapan dan keputusan merupakan dua hal yang berbeda.
Menurut UUD 1945 segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak. Putusan MPR berbentuk :
1.      Ketetapan MPR, yaitu pututsan MPR yang mempunyai kekuatan mengikat ke dalam dan keluar MPR.
2.      Keputusan MPR, yaitu pututsan MPR yang mempunyai kekuatan hokum mengikat ke dalam MPR.
c.       Undang – undang
Undang – undang adalah peraturan perundangan yang bertujuan untuk melaksanakan UUD atau ketetapan MPR. Undang – undang yang dibentuk berdasarkan ketentuan dalam UUD disebut Undang – undang organic.
d.      Peraturan pemerintah pengganti undang – undang (perpu)
Peraturan pemerintah ditetapkan oleh presiden dengan tujuan melaksankan Undang – undang perpu adalah undang – undang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau presiden dalam keadaan memaksa tanpa harus melalui persetujuan DPR. Perpu diatur dalam UUD 1945 pasal 22 yaitu :
1.      Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU.
2.      Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya.
3.      Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan pemerintah itu harus dicabut.
e.       Keputusan Presiden
Keputusan presiden adalah keputusan yang ditetapkan oleh presiden. Keputusan presiden berisi keputusan yang bersifat khusus dengan tujuan melaksanakan ketentuan UUD atau TAP MPR dan melaksanakan Peraturan Pemerintah. Selain Keputusan Presiden (Kepres) terdapat pula Instruksi Presiden (Inpres). Inpres adalah instruksi dari presiden dalam rangka koordinasi tugas pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap departemen.
f.       Keputusan menteri
Keputusan menteri ditetapkan oleh menteri yang bersangkutan untuk kepentingan lingkungan departemennya.
g.      Instruksi menteri
Instruksi menteri ditetapkan oleh menteri yang bersangkutan dengan tujuan melaksanakan Keputusan Menteri.

2.  Peraturan Daerah
Peraturan Daerah antara lain sebagai berikut :
a.       Peraturan Daerah Provinsi
b.      Peraturan Daerah Kabupaten
c.       Keputusan Gubernur
d.      Keputusan Bupati
2.4 Pentingnya Peraturan Perundang – undangan Negara Republik Indonesia bagi Warga Negara
          Pentingnya peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia bagi warga Negara, yaitu sebagai berikut :
a.       Memberikan rasa keadilan bagi warga negara.
Peraturan perundang – undangan dibuat untuk menciptakan keadilan karena denga peraturan terdapat bukti – bukti tertulis untuk mengatur kehidupan manusia.
b.      Menjamin kepastian hokum warga negara.
Dengan adanya peraturan perundang-undangan ada kepastian hokum yang mengikat dan tegas bagi warga negara untuk melakukan perbuatan karena mengetahui nama yang benar dan mana yang salah serta ada pedoman yang jelas sehingga tidak ragu – ragu dalam melaksanakan perbuatan.
c.       Melindungi dan mengayomi hak – hak warga Negara
Peraturan perundang – undangan berfungsi untuk melindungi dan mengayomi hak – hak warga Negara karena hak – hak tersebut sebenarnya sudah ada sebelum adanya peraturan tetap. Namun, tanpa adanya peraturan hak – hak itu akan mudah dilanggar dan bahkan dirampas oleh orang lain. Oleh karena itu, diperlukannya peraturan perundang – undangan guna melindungi serta menjamin terpenuhinya hak – hak warga negara.




BAB III
PROSES PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

            Yang berwenang menetapkan peraturan perundang – undangan negara di Indonesia adalah lembaga legislatif(DPR). Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
           
            Setelah anggota DPR terpilih, mereka menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai wakil rakyat. Tugasnya dibidang legislatif adalah menetapkan UU. Dibawah ini merupakan proses pembuatan undang – undang, dimulai dari persiapan rancangan undang – undang hingga penerapannya.

1.      Proses penyiapan rancangan undang – undang (RUU)
Jika RUU berasal dari presiden, maka RUU dipersiapkan oleh presiden dan diproses serta dibahas oleh pembantu – pembantu dan staf  ahlinya. Kemudian RUU oleh panitia Ad Hoc DPR dirumuskan menjadi RUU. Dan selanjutnya dimasukkan dalam agenda pembahasan rapat DPR.
2.      Proses pengajuan rancangan undang – undang (RUU) kepada DPR
Presiden mengajukan RUU kepada DPR untuk dibahas dalam siding DPR. DPR mempunyai hak amandemen terhadap RUU yang diajukan oleh presiden yaitu hak DPR untuk merubah baik menambah maupun mengurangi RUU sehingga menjadi UU. DPR mempunyai hak inisiatif yaitu hak DPR mengajukan RUU untuk diproses dan dibahas pada masa persidangan DPR.
3.      Proses pembahasan rancangan undang – undang (RUU) dalam masa siding DPR
RUU yang diajukan oleh presiden maupun oleh DPR diproses melalui musyawarah dalam masa persidangan DPR secara demokratis. Adapun proses pemabahasan RUU dalam persidangan di DPR yaitu :
a.       RUU yang diusulkan atau diajukan diterima oleh DPR.
b.      DPR menjadwalkan kapan pelaksanaan rapat pembahasan RUU dalam masa persidangan DPR.
c.       Setelah ditetapkan jadwal waktu persidangannya, maka ada beberapa tahapan yaitu :
1)      Tahap pertama, DPR menyelenggarakan siding pleno membahas RUU.
2)      Tahap kedua, pembahasan RUU oleh komisi dan fraksi di DPR.
3)      Tahap ketiga, hearing yaitu menerima aspirasi, pendapat dan saran dari lapisan masyarakat, para pakar dan ahlinya demi kesempurnaan dan perbaikan.
4)      Tahap keempat, siding pleno pengambilan keputusan untuk menetapkan RUU menjadi undang – undang.
4.      Proses penetapan rancangan undang – undang (RUU) menjadi undang – undang
5.      Pengasahan dan pemberlakuan undang – undang
Setelah DPR menetapkan RUU menjadi UU, kemudian UU disahkan oleh presiden. Selanjutnya UU yang telah disahkan oleh menteri sekretaris Negara diundangkan dalam lembaran Negara dan diberlakukan UU secara nasional.




BAB IV
MEMATUHI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

            Sikap patuh adalah melakukan tindakan di berbagai bidang kehidupan dan bernegara yang sesuai dengan ketentuan norma, kaidah dan peraturan yang berlaku. Sikap patuh merupakan sikap terpuji, sikap yang baik, sikap yang dapat membina kerukunan dan ketertiban serta dapat meningkatkan kedisiplinan. Sedangkan ketaatan adalah sikap tindakan patuh atau setia pada nilai, norma dan hukum yang bersumber dari Tuhan YME, negara, maupun masyarakat yang berlaku dalam kehidupan bersama.
           
            Kepatuhan dan ketaatan warga negara terhadap peraturan perundang – undangan nasional dapat ditunjukkan dengan sikap berikut :
1.      Membiasakan tertib lalu lintas dalam rangka melaksanakan UU laulintas.
2.      Membayar pajak bimi dan bangunan (PBB) sesuai dengan jumlah dan waktu yang ditentukan dalam rangka melaksanakan UU perpajakan.
3.      Menggunakan hak pilihnya pada pemilu dalam rangka melaksanakan UU pemilu.
4.      Melaksanakan wajib belajar dalam rangka melaksanakan UU Sistem Pendidikan Nasional.
5.      Menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, dalam rangka melaksanakan UU pemilihan presiden dan wapres.
6.      Tidak membuat kerusuhan dan terror dalam rangka melaksanakan UU anti teroris.

Indonesia sebagai negara hukum berarti segala tindakan atau perbuatan warga negaranya harus tunduk pada hukum dan kekuasaan apapun tunduk pada hukum. Kekuasaan itu tidak tanpa batas artinya tunduk pada hukum. Hukum berlaku bagi semua orang tanpa ada perbedaan yang didasarkan atas ras, agama, kedudukan social dan kekayaan.

Kenyataannya penegakkan hukum banyak mengalamai hambatan, gangguan dan pelanggaran oleh anggota masyarakat maupun aparatur negara. Pelanggaran hukum itu dilakukan secara perorangan atau kelompok, seperti pencurian, penodongan, perampokan, dan lain – lain.

Setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mempunyai perlindungan dari pemerintah atas hak – haknya. Dalam melakukan hubungan dengan pemerintah kita bersama – sama berusaha mewujudkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan dengan cara selalu mentaati peraturan yang ada. Selain itu juga berpartisipasi aktif dalam pembangunan terutama menyangkut pembinaan generasi muda.

Bangsa Indonesia ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, menyeluruh di pelosok tanah air. Negara Indonesia sebagai negara hukum ikut aktif dalam usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mengatur fungsi negara untuk menyelenggarakan hak dan kewajiban kepentingan umum. Sitem pemerintah Indonesia berdasar hukum dan tidak bersifat absolute, artinya kekuasaan pemerintah dibatasi oleh UU yang merupakan jaminan  bagi seluruh warga negara.




DAFTAR PUSTAKA

Wiyono, Hadi, Isworo. 2007. Kewarganegaraan. Jakarta:Ganeca Exact.
Ragawino, Dewa. 2005. System Peraturan Perundang – Undangan Negara Republik Indonesia. Bandung:Google.com.
Hanjaeli, Ir, Dkk. 2006.  Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta:Swadaya Murni.








No comments:

Post a Comment